Ringkasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan […]
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Read More »
Ringkasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.26/Men/2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.26/Men/2014 mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Peraturan ini bertujuan
Permenakertrans No 26/Men/2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3 Read More »
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 01/Men/2007 mengatur pedoman pemberian penghargaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mendorong perusahaan dan tenaga kerja agar lebih berkomitmen dalam menerapkan K3, dengan memberikan
Permenakertrans No. Per. 01/Men/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3 Read More »
Kepmenaker No. 1135 Tahun 1987 adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Keputusan ini dibuat untuk memberikan panduan bagi perusahaan dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Judul Kepmenaker
Kepmenaker No. 1135 tahun 1987 Tentang Bendera K3 Read More »
Peraturan Uap Tahun 1930 adalah salah satu peraturan penting yang mengatur penggunaan dan pengawasan uap sebagai sumber energi di Indonesia. Diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda, peraturan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh
Undang Undang Uap Tahun 1930 Read More »
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas
UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Read More »
